Riset sangat penting sebagai kunci tumbuhnya daya saing dan kemandirian bangsa. Untuk menumbuhkan riset diperlukan perubahan paradigma dari kekuasaan (kewenangan) ke regulasi.
Payung regulasi membentuk sebuah sistem menjamin kondisi yang kondusif pengembangan iptek. Regulasi dimaksud bukan hanya memungkinkan pengembangan iptek sebagai wahana syarat hidup tetapi juga sebagai syarat tumbuh.
Negara membutuhkan dukungan riset dan inovasi agar dapat menjadi penghubung untuk kemajuan dan berdaya saing. Namun, hal itu masih menjadi harapan jika melihat dunia riset yang memprihatinkan di Indonesia.
Bagaimana tidak, anggaran negara untuk kegiatan riset hanya 0,09 persen dari pendapatan domestik bruto. Kondisi ini tak ayal membuat Indonesia semakin tertinggal dari negara-negara industri lain.
Inovasi dari hasil riset berkelanjutan sangatlah penting, karena manfaatnya besar, pengembangan riset yang berdimensi jangka panjang membutuhkan komitmen tinggi. Komitmen ini, baik secara kelembagaan maupun dalam kebijakan anggaran. Dengan memajukan budaya riset yang kuat dan pengembangan inovasi yang terarah, pembangunan ekonomi Indonesia akan menemukan arah. Untuk itu mendesak adanya perbaikan dan penataan sistem riset ini.
Sistem riset tetap tidak akan berkembang jika mengandalkan keberpihakan satu per satu lembaga. Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penting bagi semua pihak turut mengembangkan infrastruktur kegiatan riset.
Riset-riset di perguruan tinggi, lembaga, maupun industri perlu terus dikembangkan. Tugas utama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Agar kegiatan riset cukup diminati.
Kemenristek harus konsisten dan komitmen dalam memajukan dan mengembangkan bidang kerisetan.
Perubahan Paradigma dan Pengelolaan Riset Nasional
Riset nasional bertujuan untuk menghasilkan fakta temuan, baikuntuk memperkuat ilmu pengetahuan dalam bentuk riset dasar atau murni (basic research) maupunriset terapan (applied research), serta untuk membuat inovasi baru dan riset kebijakan (policy research) sebagai basis perumusan kebijakan pemerintah.
Hasil-hasil riset juga diproyeksikan untuk mendukung kepentingan industri serta berdampak pada peningkatankesejahteraan masyarakat, baik secara luas maupun pada lingkup masyarakat tertentu di suatu daerah. Lembaga riset nasional merupakanthink tankutama pemerintah, sehingga sebagian kegiatan dan hasil riset layaknya didasarkan pada orientasi research based policy.
Konsekuensinya paling tidak adadua: pertama, diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat antara lembaga riset, pemerintah, dan sektor bisnis/industri. Kedua, lembaga riset dan sektor bisnis/industriperlu menyesuaikan program dan kegiatannya dengan kebijakan dan program pemerintah secara garis besar. Ketiga, pemerintah, riset dan industri harus memiliki pemahaman yang sama mengenai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengacu pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan distribusi ekonomi yang merata.
Adriana Elisabeth (Kepala Pusat Penelitian Politik/P2P Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) menyatakan bahwa untuk membangun institusi riset nasional yang kuat, maka lembaga riset nasional harus dipimpin oleh seorang manajer yang menguasasi R&D management dengan tugas utamanya adalah mengarahkan institusi riset nasional untuk dapat mencapai hasil yang optimal dalam mendukung kebijakan dan program prioritas pemerintah.
Selanjutnya, mengelola kegiatan riset secara profesional, selektif dan terukur, sertamendorong inovasi baru mendukung kepentingan nasional secara luas,membangun jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam dan di luar negeri.
Dengan kemampuan seorang manajer riset yang profesional, para pakar yang terdiri dari profesor riset dan doktor dapat lebih fokus pada pengembangan riset dan inovasi dan tidak lagidisibukkan oleh masalah-masalah adminsitrasi, peraturan kepegawaian dan pengadaan anggaran penelitian. Namun demikian, para peneliti sebagai intelektual dimungkinkan untuk menjalankan peran sebagai duta ilmu pengetahuan dalam meluaskan diplomasinya dengan berbagai pihak.
Apalagi di dalam konteks globalisasi, science and technology driven menjadi hal sangat penting untuk dikembangkan. Untuk itulah, science diplomacy menjadi bagian dari tanggung jawab lembaga riset untuk mempromosikan hasil-hasil penelitiannya sambil meluaskan jaringan dan kerja sama akademik di tingkat regional dan global.
Dalam konteks anggaran negara yang cenderung semakin terbatas setiap tahunnya, makapenguatan science & technologynyaris mustahil dilakukan karena kebutuhan anggarannya yang tidak sedikit. Namun dengan hasil-hasil riset yang bertujuan untuk mendukung optimalisasi implementasi kebijakan pemerintah sertakepentingan bisnis dan industri, maka pilihannya adalah alokasi anggaran yang memadai untuk lembaga riset nasional perlu diprioritaskan secara terukur berdasarkan program pembangunan nasional dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas.
Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan anggaran riset nasional antara lain: pertama, melakukan penataan anggaran riset dengan cara melakukan konsolidasi kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) di kementrian dengan lembaga riset nasional yang ada.
Sebaliknya,untuk membangun keterhubungan antara riset dengan pemerintah, maka perlu dibuat“desk research” di setiap kementrian koordinator sesuai dengan kebutuhan masing-masing kementrian yang berada di bawah koordinasinya. Desk research ini hanya mengelola riset kebijakan yang diperlukan oleh kementrian terkait yang membutuhkan.Sedangkan apabila ada kementrian yang memerlukan basic research ataupun applied research, maka kegiatan riset ini akan dilakukan oleh Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) yang bersangkutan, seperti LIPI, BATAN, LAPAN, dan sebagainya.Kedua, dalam konteks pendanaan riset nasional dapat bersumber dari pihak industri, pelaku bisnis atau pihak pengusaha, khususnya sesuai dengan riset yang diperlukan oleh masing-masing pihak terkait kepentingan ekonomi, perdagangan dan investasi.
Dalam hubungannya dengan reformasi birokrasi, lembaga riset nasional sebagai pool of knowledge para intelektual memerlukan sistem birokrasi yang mampu lebih mendukung pencapaian hasil riset yang optimal, bukan sekedar pengaturan sanksi ataupunishmentsebagai bagian dari pegawai lembaga birokrasi.
Penghargaan (reward) yang memadai diberikan kepada para peneliti/intelektual yang menunjukkan hasil kerja yang baik sesuai dengan kompetensinya sebagai pemacu prestasi. Untuk itu diperlukan sistem penilaian hasil kinerja yang lebih ketat dengan dukungan fasilitas kantor/ruang kerja yang maksimal, sehingga para peneliti mudah dan cepat untuk mengakses data dan informasi serta berkomunikasi secara intensif.
Birokrasi bagi sebuah lembaga riset yang profesional adalah melalui penataan sistem kehadiran atas dasar kelonggaran waktu dan tempat kerja (flexi time and space). Tujuannya untuk mendorong peningkatan kinerja peneliti yang berkarakter layaknya pekerja dan pelayanan 24 jam, bahkan di hari libur sekalipun, seperti fungsiemergency room di rumah sakit. Sanksi atas ketidakmampuan para peneliti dalam mencapai kinerja yang maksimal dapat diatur dengan caramengurangi pelibatan yang bersangkutan di dalam kegiatan lain, selain mengurangi nominal tunjangan kinerja yang biasa diterimanya secara rutin.
Untuk mendukung kegiatan dan hasil riset yang optimal, maka para peneliti perlu didukung oleh tenaga-tenaga teknis yang juga menguasai IT, terutama untuk menyediakan data dan informasi secara cepat dengan mengkompilasi atau membuat kategorisasi data sesuai kebutuhan riset. Dalam konteks ini, pengelolaan data dan informasi di lembaga riset dan pengembangan menjadi tahapan penting bukan hanya untuk mendukung kegiatan riset, namun juga sebagai bagian dari membangun institutional memory dalam jangka panjang atau secara permanen. Salah satu data dan informasi yang sangat penting adalah dokumen berupa transkrip hasil wawancara mendalam, prosiding, notulen rapat, dan sebagainya.
Pengembangan Environmental Science Indonesia
Sebagai bagian dari strategi penataan riset nasional, lembaga riset dan pengembangan yang sudah ada perlu dievaluasi secara mendalam mengenai kinerja dan kontribusi bagi kemajuan program pembangunan nasional.
Selanjutnya, lembaga riset yang relevan dipertahankan perlu segera dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai untuk dapat mendukung hasil kerja riset secara maksimal, seperti gedung beserta fasilitasnya, peralatan, termasuk laboratorium, IT dan lain-lain. Di dalam strategi penataan ini diperlukan pula perbaikan pola rekruitmen tenaga-tenaga peneliti yang dilakukansecarasangat ketat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan, yakni yang sesuai dengan program prioritas nasional.
Sebagai contoh, untuk mempercepat pembangunan sektor maritim sebagaimana visi nasional Pemerintah Indonesia sampai 2019 beserta lima pilar terkait identitas dan budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, infrastruktur dan teknologi kelautan, diplomasi maritim, dan pertahanan. Sebagai negara laut yang luas, Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia terletak di pertemuan arus Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kondisi geografis ini mempengaruhi perubahan iklim global yang berhubungan dengan kepentingan pelayaran, perniagaan, pertanian, kesehatan dan lain-lain.
Untuk itu, sangatlah tepat apabila Indonesia juga mengembangkan penelitian terkaitenvirontmental science secara nasional. Ilmu ini mencakup atau memerlukansekitar 100 jenis keahlian. Secara sederhana, pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan lingkungan hidup ini meliputi pula keahlian untuk mengatasi atau mengatur perubahan iklim yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia.
Dengan melakukan updating atas perkembangan berbagai ilmu pengetahuan, institusi riset nasional dapat menjadi pilihan pekerjaan dan tempat membangun karir secara profesional. Hal ini berarti bahwalembaga riset dan pengembangan berpotensi menciptakan lapangan kerja baru bagi orang Indonesia.
Semoga Bermanfaat. Sukses selalu dan tetap semangat dalam bekerja dan berkarya.