Sarjana Menganggur: Ketika Ijazah Tidak Lagi Menjamin Masa Depan

Sarjana menganggur. Dua kata yang terdengar sederhana, tetapi menyimpan persoalan besar tentang arah pendidikan Indonesia. Selama bertahun-tahun masyarakat dicekoki satu keyakinan: sekolah yang tinggi akan membawa kehidupan yang lebih baik. Kuliah, dapat ijazah, lalu bekerja. Begitu logika sederhananya.

Tetapi realitas mulai membantahnya. Semakin banyak orang memiliki gelar akademik, tetapi tidak otomatis memiliki pekerjaan. Mereka bukan tidak pernah belajar. Mereka justru telah melewati perguruan tinggi, menghabiskan waktu bertahun-tahun, membayar biaya pendidikan, menyelesaikan skripsi, mengikuti wisuda, lalu masuk ke dunia nyata dengan satu pertanyaan: “Setelah ini saya bekerja di mana?” Di sinilah persoalan sesungguhnya dimulai.

Sarjana Bertambah, Kepastian Kerja Menyusut

Masalah pengangguran terdidik tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan individu.

Jika seseorang tidak memiliki pekerjaan karena malas, tidak mau berusaha, atau tidak memiliki kompetensi, kita masih dapat membicarakan tanggung jawab personal.

Tetapi jika ribuan bahkan jutaan lulusan pendidikan tinggi menghadapi kesulitan memasuki pasar kerja, maka persoalannya sudah berubah menjadi persoalan sistem pendidikan dan sistem ekonomi.

Pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya: “Mengapa sarjana menganggur?”

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: “Mengapa sistem pendidikan terus menghasilkan lulusan yang tidak sepenuhnya terserap oleh dunia kerja?”

Di sinilah pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri, dan masyarakat harus berani melakukan introspeksi.

Salah satu penyakit pendidikan kita adalah kecenderungan menganggap ijazah sebagai bukti kompetensi. Padahal keduanya tidak selalu sama. Seseorang dapat memiliki gelar sarjana tetapi lemah dalam komunikasi, analisis, pemecahan masalah, literasi digital, penguasaan teknologi, bahasa asing, kerja tim, bahkan kemampuan beradaptasi. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kompetensi kuat belum tentu memiliki gelar akademik tinggi.

Dunia kerja semakin tidak hanya bertanya: “Lulusan universitas mana?” Tetapi semakin sering bertanya: “Apa yang bisa Anda kerjakan?” Inilah perubahan besar yang belum sepenuhnya direspons oleh perguruan tinggi.

Kampus Tidak Boleh Hanya Memproduksi Sarjana

Perguruan tinggi tidak boleh merasa berhasil hanya karena mampu meluluskan ribuan mahasiswa setiap tahun. Wisuda bukan outcome. Wisuda adalah output. Keberhasilan pendidikan seharusnya diukur lebih jauh:

• Apakah lulusan bekerja?

• Apakah pekerjaan sesuai kompetensinya?

• Berapa lama waktu tunggu mendapatkan pekerjaan?

• Apakah pendapatan mereka layak?

• Apakah kompetensi mereka relevan dengan kebutuhan industri?

• Apakah mereka mampu menciptakan pekerjaan?

• Apakah pendidikan yang mereka terima benar-benar meningkatkan kualitas hidup?

Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dijawab, maka perguruan tinggi berisiko berubah menjadi pabrik ijazah. Dan masyarakat membayar mahal untuk itu.

Menyalahkan sarjana karena “kurang kompeten” juga terlalu sederhana. Ada persoalan lain: pasar kerja tidak tumbuh secepat jumlah lulusan. Setiap tahun perguruan tinggi menghasilkan lulusan baru. Tetapi lapangan pekerjaan berkualitas tidak otomatis bertambah dalam jumlah yang sama. Akibatnya terjadi kompetisi yang semakin keras.

Satu posisi pekerjaan dapat diperebutkan oleh puluhan bahkan ratusan pelamar.

Di sinilah muncul fenomena overeducation dan skill mismatch. Orang berpendidikan tinggi bekerja pada pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan setinggi itu. Ada pula lulusan yang bekerja di bidang yang sama sekali tidak berkaitan dengan kompetensinya. Ironisnya, masyarakat kemudian menyalahkan sarjana. Padahal bisa jadi yang bermasalah bukan hanya manusianya. Sistemnya juga bermasalah.

Pendidikan Harus Berhenti Menjual Mimpi

Sudah waktunya perguruan tinggi berhenti menjual narasi: “Kuliah pasti menjamin masa depan.” Tidak ada pendidikan yang dapat menjamin pekerjaan. Yang seharusnya dijanjikan adalah sesuatu yang lebih masuk akal: pendidikan harus meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami dunia, beradaptasi, bekerja, menciptakan nilai, dan memecahkan masalah.

Karena itu, ukuran keberhasilan pendidikan harus bergeser: Graduate Output → Graduate Outcome Bukan hanya: “Berapa orang yang lulus?” tetapi: “Apa yang terjadi pada mereka setelah lulus?”

Sarjana Menganggur adalah Alarm

Pengangguran terdidik bukan sekadar angka statistik.

Di balik satu angka terdapat seseorang yang telah menghabiskan bertahun-tahun untuk belajar.

Ada keluarga yang membiayai kuliahnya.

Ada harapan yang dibangun.

Ada biaya ekonomi dan sosial yang dikeluarkan.

Dan ketika setelah wisuda tidak ada pekerjaan, muncul persoalan baru: frustrasi, kehilangan kepercayaan diri, tekanan ekonomi, bahkan hilangnya kepercayaan terhadap pendidikan itu sendiri. Karena itu, sarjana menganggur harus dibaca sebagai alarm.

Alarm bagi pemerintah.

Alarm bagi perguruan tinggi.

Alarm bagi dunia industri.

Dan alarm bagi masyarakat.

Jika pendidikan hanya menghasilkan orang yang memiliki ijazah tetapi tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan masyarakat, maka kita harus berani bertanya: Untuk apa pendidikan itu diselenggarakan? Jika perguruan tinggi hanya mengejar jumlah mahasiswa, jumlah lulusan, akreditasi, gedung, dan seremoni wisuda, tetapi tidak serius memikirkan nasib lulusannya setelah keluar dari kampus, maka pendidikan telah kehilangan orientasi dasarnya. Pendidikan seharusnya tidak berhenti di ruang kelas. Pendidikan harus menghasilkan outcome. Dan outcome itu harus terlihat dalam kehidupan nyata.

Sarjana tidak boleh hanya menjadi pemilik ijazah. Mereka harus menjadi: pemecah masalah, pencipta nilai, pekerja profesional, inovator, entrepreneur, peneliti, dan warga negara yang produktif. Jika tidak, maka kita hanya sedang memperbesar satu kelompok baru: “Pengangguran terdidik.” Dan jika fenomena itu terus membesar, masalahnya bukan lagi: “Mengapa sarjana tidak mendapatkan pekerjaan?”

Tetapi menjadi pertanyaan yang jauh lebih keras: “Mengapa sistem pendidikan kita terus memproduksi lulusan untuk pekerjaan yang tidak tersedia?” Itulah pertanyaan yang seharusnya membuat seluruh pengelola pendidikan Indonesia tidak bisa tidur nyenyak.